Sumut tidak terima bantuan dari luar negeri untuk warga terdampak banjir dan tanah longsor

Medan (Satu Nusantara News) – Sumatera Utara (Sumut) hingga saat ini tidak ada menerima bantuan dari luar negeri untuk warga yang terdampak bencana alam banjir dan tanah longsor terjadi di daerah Provinsi Sumut pada November 2025.
“Kita tidak menerima bantuan dari luar negeri, dan hanya dari dalam negeri,” kata Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sumatera Utara, Basarin Yunus Tanjung, menjawab wartawan pada temu pers di Lobby Dekranasda Kantor Gubernur Sumut, Rabu (25/02).
Menurut Basarin, mengenai jumlah bantuan dana bencana yang sudah terkumpul senilai Rp 16 miliar, dan akan disalurkan kepada masyarakat.
“Kita akan gunakan bantuan dana bencana kepada warga yang membutuhkan,” kata Basarin juga Ketua Harian Satgas Penanganan Darurat Bencana Provinsi Sumut.
Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menerima donasi bencana senilai Rp 4,7 miliar dari Pemerintah Kota (Pemko) Batam, sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas untuk membantu masyarakat Sumut yang terdampak banjir dan tanah longsor.
Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Walikota Batam Amsakar Achmad bersama Wakil Walikota Batam Li Claudia Chandra kepada Gubernur Sumut Bobby Nasution di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Kamis (8/01).Total bantuan yang diserahkan sebesar Rp 4.700.000.000, terdiri atas bantuan APBD Kota Batam sebesar Rp 2.500.000.000 dan donasi masyarakat Kota Batam sebesar Rp 2.200.000.000.
Gubernur Sumut, Bobby Nasution, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepedulian Pemko Batam dan seluruh masyarakatnya. Ia menyebutkan bahwa seluruh bantuan akan dikelola secara transparan dan akuntabel serta disalurkan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan dukungan Pemerintah Kota Batam. Bantuan ini sangat berarti bagi masyarakat Sumut dalam masa pemulihan,” ucap Bobby.
Pada kesempatan tersebut, Bobby juga menjelaskan kondisi terkini kebencanaan di Sumut per 8 Januari 2026. Dari 33 kabupaten/kota di Sumut, sebanyak 18 daerah terdampak bencana, dengan kondisi terparah terjadi di Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Humbang Hasundutan, serta Kota Sibolga. Total estimasi kerugian akibat bencana mencapai Rp 17,23 triliun.
“Per 8 Januari 2026, masyarakat terdampak bencana mencapai 479.045 kepala keluarga (KK) atau 1.803.549 jiwa. Jumlah pengungsi tercatat sebanyak 3.371 KK atau 13.378 jiwa. Korban meninggal dunia sebanyak 372 jiwa, sementara korban luka-luka mencapai 126 jiwa. Kerugian akibat bencana pada sektor infrastruktur, ekonomi, dan sosial diperkirakan mencapai Rp 17,23 triliun,” jelas Bobby.
Saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut telah memasuki masa transisi darurat bencana selama tiga bulan, dengan fokus pada penyelamatan masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pengurangan jumlah pengungsi melalui pembangunan hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap).
“Kami ingin bantuan dari Pemko Batam dan masyarakat kita bangunkan Huntap hingga bisa menjadi kenangan dari masyarakat Pemko dan masyarakat Batam,” ucap Bobby.
Sementara itu, Walikota Batam Amsakar Achmad menyampaikan duka cita mendalam atas musibah yang menimpa masyarakat Sumut, serta sejumlah wilayah lain di Sumatera. Ia menjelaskan bahwa penggalangan donasi dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Kota Batam dan malam pergantian tahun, sebagai wujud partisipasi dan solidaritas masyarakat Batam.
Hingga 31 Desember 2025, total bantuan uang tunai yang berhasil dihimpun mencapai Rp 14.074.230.409. Dana tersebut terdiri atas bantuan APBD Kota Batam Tahun 2025 sebesar Rp 7,5 miliar serta donasi masyarakat sebesar Rp 6.574.230.409.
Amsakar Achmad menyampaikan, bantuan ini merupakan wujud nyata kepedulian dan solidaritas masyarakat Batam terhadap sesama anak bangsa yang tengah menghadapi masa sulit akibat bencana alam, dan berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat Sumut serta mendukung upaya pemulihan pascabencana yang tengah dilakukan oleh Pemprov Sumut.
Turut hadir Forkopimda Provinsi Kepulauan Riau, Forkopimda Kota Batam, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut.(MN)