Ditjen Imigrasi berantas penyalahgunaan izin tinggal WNA di Bali dan Maluku Utara

Bali (Satu Nusantara News) – Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mengambil langkah tegas memberantas
penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan Warga Negara Asing (WNA) di sektor pariwisata
dan pertambangan melalui Operasi Gabungan Wira Waspada di wilayah Bali dan Maluku Utara.
Operasi Wira Waspada tahap pertama telah dilaksanakan pada tanggal 14 sampai dengan 17 Januari 2025
sedangkan tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 17 sampai dengan 21 Februari 2025, dengan metode
pengawasan langsung ke lapangan yang melibatkan seluruh jajaran Kantor Imigrasi di wilayah
Bali dan Maluku Utara serta stakeholders terkait.
Di Wilayah Bali, Imigrasi bersama dengan Kepolisian dan BKPM mengamankan titik-titik
keramaian dengan volume WNA yang tinggi. Tim gabungan menjaring para WNA dengan
penjamin perusahaan yang menjadi target operasi karena telah dicabut Nomor Induk Berusaha
(NIB)-nya oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM) pada 1 November 2024.
Pada Operasi Wira Waspada bulan Januari 2025, Ditjen Imigrasi memeriksa 267 perusahaan
Penanam Modal Asing (PMA) yang telah dicabut NIB-nya. Dari jumlah tersebut, diketahui
sebanyak 74 PMA di Bali masih aktif sebagai penjamin 126 orang WNA. Berdasarkan hasil
pemeriksaan dan pendalaman terhadap para WNA, Ditjen Imigrasi telah melakukan Tindakan
Administratif Keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan kepada 15 WNA, sedangkan
kepada 111 orang lainnya akan dilakukan tindakan yang serupa.
Sementara itu, pada tahap kedua, tim berhasil mengamankan 186 orang WNA yang disponsori
oleh 86 PMA bermasalah. Saat ini para WNA tersebut masih menjalani tahap pemeriksaan
lanjutan. Selain itu, pengawasan keimigrasian dalam periode yang sama juga dilakukan terhadap 208
orang WNA yang disponsori oleh 43 perusahaan yang diduga fiktif. Saat ini, 48 orang di
antaranya telah dideportasi.
Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, Jumat (21/02) mengatakan WNA telah dikenakan
Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi. Mayoritas mereka berasal dari Republik
Rakyat Tiongkok (RRT), Rusia, Pakistan, India dan Australia dengan bidang usaha
perdagangan dan konsultan. Sampai saat ini, pemeriksaan terhadap WNA yang disponsori oleh
perusahaan bermasalah masih dilakukan.
“Alasan pencabutan NIB dari 267 perusahaan adalah karena mereka tidak dapat memenuhi
komitmen nilai investasi sebesar Rp10 miliar ke atas, sehingga potensi uang yang masuk di
Indonesia melalui investasi tersebut tidak sesuai dengan faktanya,” jelas Godam.
Saat ini, Operasi Wira Waspada pada sektor pertambangan yang mempekerjakan WNA di
Wilayah Maluku Utara juga tengah berlangsung. Dalam operasi tersebut, Imigrasi memeriksa
sejumlah 4.656 orang Warga Negara RRT dari 74 perusahaan. Hasilnya, terdapat 41 WNA dari
lima perusahaan yang disinyalir melakukan pelanggaran keimigrasian.
“Untuk memastikan setiap WNA mematuhi aturan keimigrasian yang berlaku, Operasi Wira
Waspada akan dilaksanakan secara berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia terutama yang
memiliki aktivitas WNA yang tinggi,” kata Godam.
Wira Waspada merupakan semangat baru yang diangkat Ditjen Imigrasi dalam menegakkan
hukum keimigrasian. Istilah tersebut berasal dari kata Wira dan Waspada dalam
bahasa Sansekerta. Adapun maknanya yaitu “berani, kuat, atau berjiwa nasionalis dan selalu
siap bela negara namun juga tetap siaga, berhati-hati dan waspada serta mengutamakan
keselamatan dan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas”.
Terkait operasi Wira waspada, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto,
menegaskan Imigrasi berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap orang asing yang masuk ke Indonesia
memberikan kontribusi positif.
“Kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang melanggar peraturan dan mengancam ketertiban,”kata Menteri Agus.