Kankanwil Kemenkumham Sumut dukung pengembangan inovasi pada Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat

Langkat (Satu Nusantara News) – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Anak Agung Gde Krisna, mendukung penuh pengembangan inovasi rehabilitasi narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Langkat, Kamis, (09/05) menjadi unggulan dalam membangun Zona Integritas.
Kehadiran Agung Krisna disambut dengan hangat, tidak hanya oleh seluruh jajaran tetapi juga oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat. Sambutan ini sekaligus memperkenalkan hasil dari inovasi unggulan Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat berupa program rehabilitasi narkotika.
Inovasi rehabilitasi narkotika Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat merupakan sebuah program yang bekerjama dengan Yayasan Medan Plus untuk menyediakan tenaga konselor dalam pelaksanaan terapi konseling untuk pada WBP Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat, Kemenkumham Sumut.
Kakanwil Kemenkumham Sumut, Anak Agung Gde Krisna memberikan apresiasi kepada Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat untuk mendukung suksesnya pelaksanaan inovasi tersebut.
“Saya sangat mengapresiasi inovasi rehabilitasi narkotika ini dan siap mendukung suksesnya pada kontestasi Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) tahun 2024,” kali ini,” ucapnya.
Agung Krisna juga mengarahkan jajaran Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat untuk secara masif mempublikasikan inovasi tersebut pada media sosial maupun media online.
“Inovasi yang sangat bagus ini harus dipublikasikan secara masif, agar masyarakat tahu kalau Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat punya inovasi rehabilitasi narkotika,” kata Kakanwil Kemenkumham Sumut.
Turut hadir pada acara tersebut, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Rudy Fernando Sianturi, Kepala Divisi Administrasi, Sahata Marlen Situngkir, Kepala Bagian Umum, Syafriadi Lubis, Kepala Bagian Program dan Humas, Hotmonaria Damanik, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkalan Brandan, Agung Joni, Kepala Subbagian Humas, RB, dan TI, Bambang Suhendra, serta Staf Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.