Kemenag Sumut lakukan upaya pencegahan dan berikan edukasi terkait ponografi dan kekerasan seksual

Medan (Satu Nusantara News) – Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara telah melakukan beberapa upaya pencegahan dan memberikan edukasi terkait pornografi dan kekerasan seksual, yaitu dengan melakukan sosialisasi di madrasah, pembuatan barcode pelaporan hingga melakukan penindakan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan kekerasan seksual.
“Kita tidak ingin ada lagi korban, apalagi siswa. Kanwil Kemenag Suamut juga telah menghadirkan barcode pelaporan yang terpampang di Kantor Kementerian Agama, Madrasah Negeri, Kantor KUA Kecamatan. Ini diharapkan menjadi media yang juga dapat digunakan untuk melaporkan, jika terjadi tindak pornografi dan kekerasan seksual di lingkungan Kemenag Sumut,” kata Kakanwil Kemenag Sumut H. Ahmad Qosbi, dalam kegiatan ‘Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dan Pornografi’ Pada Satuan Pendidikan Keagamaan di Lingkungan Kementerian Agama yang dilaksanakan di Medan, Selasa (25/06).
Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI.
Qosbi menjelaskan bahwa saat ini masih dijumpai sederetan kasus kekerasan maupun kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan. Hal ini membuktikan bahwa perbuatan yang melanggar kemanusiaan dan merendahkan harkat dan martabat manusia tersebut perlu ditangani dengan sebaik-baiknya.
Penanganan tersebut bisa dilakukan dengan penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama, Keputusan Menteri Agama Nomor 83 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
“Hal inilah yang menjadi landasan kita serta ikhtiar Kementerian Agama juga menjadi langkah progresif kita untuk menciptakan satuan Pendidikan yang ramah, nondiskriminasi dan aman bagi peserta didik. Dengan Regulasi yang ada ini kita berharap pencegahan kekerasan seksual dapat semakin massif, dan kita harapkan kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan tidak terjadi lagi, termasuk di tengah masyarakat,” kata Kakanwil Kemenag Sumut.
Dalam kesempatan tersebut, Plh. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI, H.Susari, yang membuka kegiatan ‘Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dan Pornografi’ menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat mengaktifkan peran serta ASN, pemangku kepentingan, Pemerintah Daerah serta Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan dan seluruh elemen masyarakat terbantu secara aktif untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan dan pornografi.
“Kita harus bisa menyamakan persepsi kita baik visi, misi dan penanganan dalam mengelola tindak kekerasan di instansi kita khususnya di Lembaga Pendidikan Keagamaan,” kata H.Susari.