Mantan Kepala SMK Negeri 1 Lubuk Pakam satu tahun jadi tersangka setelah lapor Mabes Polri akhirnya kasusnya SP3

Medan (Satu Nusantara News) – Mantan Kepala SMK Negeri 1 Lubuk Pakam Misrayani S.Pd,M.Si, satu tahun menjadi tersangka yang ditetapkan penyidik Polda Sumut, setelah melapor ke Bareskrim Mabes Polri, dan akhirnya kasusnya di SP3 kan di Polda Sumut.
“Kini merasa lega karena status tersangka dirinya selama satu tahun yang ditetapkan penyidik Polda Sumut batal,” kata Misrayani kepada wartawan di Medan, Minggu (16/08).
Misrayani menyebutkan, dirinya selama ini merasa dizolimi dan dikriminalisasi.Tudingan yang menimpa dirinya dalam pengadaan baju seragam sekolah di SMK Negeri 1 Lubuk Pakam merupakan ulah atau rekayasa yang dilakuka oknum Tata Usaha SMK Negeri 1 Lubuk Pakam, Desi Novanda.
“Saya tidak pernah menjanjikan atau melakukan kerja sama dengan oknum Dwi yang berdomisili di Tebingtinggi berkaitan penyediaan pakaian seragam sekolah di SMK Negeri 1 Lubuk Pakam,” ujarnya.
Misrayani mengatakan, alhamdulillah, kebenaran itu akhirnya terungkap setelah dirinya dengan berbagai usaha sampai ke Mabes Polri. “Status tersangka yang ditetapkan penyidik Polda Sumut kepada dirinya di-SP3 dengan Nomor : S.Tap/Henti/Sidik/358.b/VII/RES.1.11./2026/Ditreskrimum,” ucapnya, dan SP3 juga diterbitkan Polda Sumut untuk Mis Iriawati merupakan kakak Misrayani.
Perjuangan Misrayani sampai ke Mabes Polri bukan hal yang mudah,tetapi demi kebenaran dan nama baik dirinya terpaksa dia lakukan. Sebanyak dua kali pada bulan Februari 2026 dia bolak balik ke Jakarta mengadu dan meminta atensi Mabes Polri karena dirinya sebagai korban penzaliman dan korban kriminalisasi.
Misrayani bersyukur dan menyampaikan banyak terima kasih atas tanggapan Mabes Polri. Di hadapan Misrayani didampingi pengacaranya, Bareskrim Mabes Polri secara langsung melalui teleconference mempertanyakan kasus Misrayani kepada penyidik Polda Sumut.
Misrayani mengungkapkan, dalam pemeriksaan oleh penyidik Polda Sumut, dia membantah masalah pengadaan baju seragam sekolah di SMK Negeri 1 Lubuk Pakam bukan merupakan inisiatif dirinya, karena dia mengetahui hal itu adalah perbuatan melanggar hukum.
“Coba tanyakan kepada Tata Usaha SMK Negeri 1 Lubuk Pakam, Desi Novanda alias Nova, apakah dia sebagai kepala sekolah pernah menginstruksikan pengadaan baju seragam sekolah tersebut. Kemudian tanya sama Dwi apakah dirinya yang menyuruh Dwi menyiapkan baju seragam sekolah,” kata Misrayani.
Belakangan Misrayani terkejut setelah mengetahui bahwa dirinya dilaporkan ke Polda Sumut atas kasus penyediaan baju seragam sekolah tersebut.Saat dilaporkan Misrayani tidak lagi menjabat sebagai Kepala SMK Negri 1 Lubuk Pakam, sejak tanggal 3 Agustus 2023.
“Berkaitan uang Rp 200 juta lebih sisa pembayaran baju seragam sekolah yang belum dibayar sehingga dijadikan kasus penggelapan yang dilakukan Misrayani,” jelasnya.
Menurut Misrayani,tudingan ada perbuatan penggelapan sebenarnya tidak ada kaitannya dengan dirinya sebab masalah pengadaan baju seragam sekolah tidak sepengetahuannya.
Misrayani melalui kuasa hukumnya Farid Faturrahman telah melaporkan Desi Novanda dan kawan-kawan ke Polres Deli Serdang dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/275/III/2026/SPKT/Polres Deli Serdang Polda Sumatera Utara tanggal 12 Meret 2026.
Penyidik Polres Deli Serdang saat ini melakukan penyelidikan dalam kasus dugaan terjadinya tindak penipuan dan atau penggelapan diduga dilakukan Desi Novanda dan kawan-kawan sebagaimana dimaksud dalam pasal 492 dan atau pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Misrayani juga menyesalkan adanya tuduhan oknum-oknum yang menyatakan bahwa dirinya sebagai narapidana, padahal dia belum menjalani proses hukum hingga dijatuhi vonis oleh Pengadilan Negeri yang bersifat inkrah.
“Tindakan oknum-oknum yang menuding dirinya sebagai narapidana merupakan tindakan pencemaran nama baik, serta membunuh karakter saya,” ucap Misrayani.
Misrayani juga akan menyampaikan pengaduan ke Polda Sumut terhadap oknum-oknum yang telah mencemarkan nama baiknya melalui media sosial (medsos) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ITE.(Rel)